Menuju percepatan digitalisasi layanan kepegawaian, Kanreg I BKN selenggarakan rakor yang dihadiri pengelola kepegawaian di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada Senin (7/8/2023) di Batu, Jawa Timur.

Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Se Regional I yang hadir berkomitmen menegakkan netralitas bagi ASN. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan komitmen bersama penegakan netralitas pegawai ASN secara digital.

Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru yang didampingi oleh Kepala Kanreg I BKN Paulus Dwi Laksono hadir membuka rakor. Agenda rakor meliputi kebijakan BKN serta teknis pelaksanaan digitalisasi layanan kepegawaian. Dari sisi pengawasan dan pengendalian, Otok menerangkan bahwa netralitas dan penegakan NSPK secara digital akan membantu pengembangan karier PNS. “Solusinya pengangkatan, pemindahan, pemberhentian JPT, administrator, pengawas yang basisnya adalah digital. Ketika mutasi tidak berbasis NSPK, maka biarkan sistem yang menolak. Karena jika tidak demikian, maka akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Kepala BKD sebelum era CAT, banyak titipan,” terang Otok.

Di sisi mutasi, kepangkatan, hingga layanan pensiun BKN telah memangkas tahapan layanan serta menerapkan SIASN yang terintegrasi. Untuk mendukung percepatan digitalisasi Kanreg I BKN berharap bahwa data yang dikirimkan dari instansi telah valid sehingga mempercepat proses. Selain itu Kanreg I BKN berharap agar daerah yang masih menggunakan tanda tangan basah agar beralih menggunakan tanda tangan digital agar proses digitalisasi semakin maksimal.

Rakor dihadiri juga dihadiri oleh Kepala Kanreg II BKN Surabaya Mohammad Ridwan, serta pimpinan PT Taspen cabang Semarang, Purwokerto, Surakarta, Yogyakarta, serta Pekalongan.

#digitalisasi