Minggu, 12 Maret 2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Minggu, 12 Maret 2023
Minggu, 12 Maret 2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Minggu, 12 Maret 2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Minggu, 12 Maret 2023
[Gambar]
Pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dan menunjukan kesetiaan, dedikasi, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik;
Penyampaian usulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat disampaikan secara terus menerus dan sepanjang tahun ke BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan;
Dasar Hukum
Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 861.1/01854 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Prosedur Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Waktu Pengusulan
Batas waktu penerimaan berkas usulan dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu :
Berkas Persyaratan
Daftar usulan sebagaimana point 3 dilampiri persyaratan dalam bentuk format PDF (Scan) yang terdiri dari :
Keseluruhan berkas/dokumen tersebut disatukan dalam satu folder untuk setiap nama PNS yang diusulkan dan dikirim dalam bentuk softcopy.
Prosedur Pengusulan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Minggu, 12 Maret 2023
| PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 | TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 46 TAHUN 2014 NOMOR 23 TAHUN 2014 | JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA |
| Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2017 | Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan |
| PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 | TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2O11 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2011 | TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SlPlL |
| PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 | TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 | TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
| PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2016 | TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA |
| PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 | JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA |
| PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2012 | JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 | TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 | TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 | TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 | TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 | TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 | TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 | TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA |
| SE Bupati Pekalongan No: 800/01264/2020 | Pembatasan Bepergian Keluar Daerah |
| SE Bupati Pekalongan No: 800/01501 | Penyesuaian Sistem Kerja Bagi ASN dan Non ASN di Lingk. Kab. Pekalongan |
| SE Menpanrb No 50 thn 2020 Perpanjangan WFH | Perpanjangan WFH |
| SURAT EDARAN NOMOR: 17/SE/VII/2020 | PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (CAT BKN) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 | TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
Minggu, 12 Maret 2023
MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN SISTEM MERIT KABUPATEN PEKALONGAN
UU no.5 tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. System merit merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan public serta terbebas dari KKN.
Tujuan diberlakukannya system merit dalam manajemen kepegawaian adalah untuk menghasilkan ASN yang professional dan berintegritas dengan menempatkannya pada jabatan-jabatan yang sesuai kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui Pendidikan dan pelatihan, dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.
Sistem merit diterapkan dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dimulai dari perencanaan kebutuhan SDM sampai dengan pensiun. Kriteria instansi pemerintah telah menerapkan system merit meliputi :
Penilaian tingkat penerapan system merit pada Instansi pemerintah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kemen PAN dan RB, LAN, BKN, dan KASN. Penilaian mandiri sistem merit dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut :
Minggu, 12 Maret 2023
Minggu, 12 Maret 2023