Artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[Gambar]

Pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dan menunjukan kesetiaan, dedikasi, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik;

Penyampaian usulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat disampaikan secara terus menerus dan sepanjang tahun ke BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan;

Dasar Hukum

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 861.1/01854 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Prosedur Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Waktu Pengusulan

Batas waktu penerimaan berkas usulan dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu :

1. Periode I bulan Januari, diterima paling lambat akhir bulan Nopember;
2. Periode II bulan April, diterima paling lambat akhir bulan Januari;
3. Periode III bulan September, diterima paling lambat akhir bulan Juli.

Berkas Persyaratan

Daftar usulan sebagaimana point 3 dilampiri persyaratan dalam bentuk format PDF (Scan) yang terdiri dari :

1. Pengantar dari OPD
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani PNS yang bersangkutan dan atasan langsung (disertakan pula hardcopy);
3. SK CPNS;
4. SK Pangkat terakhir;
5. SK Jabatan terakhir;
6. SK Konversi NIP.

Keseluruhan berkas/dokumen tersebut disatukan dalam satu folder untuk setiap nama PNS yang diusulkan dan dikirim dalam bentuk softcopy.

Prosedur Pengusulan

• Usul instansi
• Input usulan pada aplikasi e-SLKS (oleh pengusul)
• Cetak nominatif usulan dari aplikasi
• Mengirim nominatif usulan ke BKD Provinsi Jawa Tengah
• Proses di BKD Provinsi Jawa Tengah dan Kemendagri
• Pengambilan penghargaan ke BKD Prov. Jateng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Persyaratan Pelayanan:

1. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensin) yang Sudah Diisi dan Ditandatangani PNS Yang Bersangkutan  (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
2. SK. CPNS (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
3. SK. PNS (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
4. SK. Kenaikan Pangkat Terakhir (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
5. SK. PMK (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
6. Daftar Susunan Keluarga (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
7. Akta Nikah (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
8. Akta Cerai / Akta Kematian Pasangan (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
9. Akta Kematian PNS (Janda/Duda)
10. Akta Kelahiran Anak (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
11. Surat Pernyataan Hukuman Disiplin (BUP-Janda/Duda--PDH TAPS)
12. Surat Pernyataan Pidana (BUP-Janda/Duda-APS)
13. SKP 1 Tahun Yang Lalu (BUP-Janda/Duda-Uzur)
14. SKP 2 Tahun Yang Lalu (BUP-Janda/Duda-Uzur)
15. Surat Permohonan Pensiun dari PNS Yang Bersangkutan (BUP-Janda/Duda-APS-Uzur-PDH TAPS)
16. Surat Keterangan (APS-Uzur-PDH TAPS)

DASAR HUKUM

• PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi pegawai ASN
• PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015
• PP Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen P3K
• Perka BKN Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kreteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit akibat Kerja serta Kreteria Penetapan Tewas bagi ASN

DESKRIPSI

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat

KEPESERTAAN

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) :

• ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.
• Pejabat Negara.
• Pimpinan / Anggota DPRD 

KEWAJIBAN

• Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO).
• Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja 

IURAN

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah : sebesar 0,24% x Gaji Pokok Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

MANFAAT

• Pemeriksaan dasar dan penunjang
• Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
• Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara
• Perawatan intensif
• Penunjang diagnostik
• Pengobatan
• Pelayanan khusus
• Alat kesehatan dan implant
• Jasa dokter dan medis

[Gambar]

Deskripsi

• Kartu Pegawai (KARPEG) diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain selama seseorang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepadanya tidak diberikan KARPEG;
• KARPEG adalah sebagai kartu identitas Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
• KARPEG berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka KARPEG dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Dasar Hukum

• SE Kepala BAKN No. 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penerapan dan Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu PNS;
• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
• Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil;
• Keputusan Kepala BAKN Nomor 021/KEP/1988 tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami;
• Keputusan Kepala BAKN Nomor 1/KEP/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Karpeg;
• Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

Berkas Persyaratan

• FotoCopy SK CPNS (dilegalisir)
• FotoCopy SK PNS (dilegalisir)
• FotoCopy STTPL PRAJAB (dilegalisir)
• Foto Copy Ijazah   (dilegalisir)
• Foto terbaru  2x3 sebanyak 3 lembar

[Gambar]

[Gambar]

[Gambar]