Artikel

KAJEN – Bertempat di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (25/10) siang Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE, MM mengukuhkan atau melantik sebanyak 54 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menjadi Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha di 27 Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Puskesmas yang baru saja dikukuhkan.

“Hari ini, orang-orang yang baru saja dikukuhkan bisa membuat puskesmas kita mendapatkan akreditasi yang lebih baik lagi dan pelayanan ditingkatkan lebih baik lagi karena puskesmas ini adalah penyangga dari visi misi Bupati dalam rangka kesehatan gratis cukup pakai KTP berawal dari puskesmas “ ujar Bupati (Fredi)

[Gambar]

[Gambar]

Tugas Pokok
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang mutasi dan promosi serta bidang pengembangan kompetensi aparatur;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[Gambar]

Visi
Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong"

Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
3. Menyediakan infrastruktur publik yang merata
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
5. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
9. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas
10. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti
11. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga

[Gambar]

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah.

Agar mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pengendalian serta tindak lanjut secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, sehingga akan mampu mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten senantiasa berpihak pada:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang kepegawaian daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.