Artikel

Mendasari Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 5 September 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024 dan menyusuli Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 800/03111 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan penyesuaian rentang waktu pendaftaran pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut:  

[Gambar]

PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Bangsa Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan dan tata cara pendaftaran, format dokumen serta informasi lain terkait pendaftaran seleksi dapat dilihat dan dicermati pada Pengumuman dan format lampiran dapat diunduh pada link di bawah:

1. Pengumuman Pengadaan CPNS Kabupaten Pekalongan tahun 2024

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor : 800/4891/XII/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan tahun 2023 oleh BKN terdapat sejumlah 234 peserta seleksi PPPK Tenaga Kesehatan yang dinyatakan Lulus Seleksi kompetensi
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi berhak untuk mengikuti tahapan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui aplikasi SSCASN selama periode pengisian DRH pada tanggal 16 Desember 2023 s/d 14 januari 2024.
3. Selama masa periode pengisian DRH terdapat 7 (tujuh) orang peserta yang mengundurkan diri dan berakibat Pembatalan Kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun peserta seleksi yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
4. Penggantian kelulusan Peserta Seleksi yang mengundurkan diri merupakan kewenangan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional dan dilakukan dengan menggunakan Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi sesuai aplikasi SSCASN.

[Gambar]

Selasa (20/02/2024). Dalam rangka pembahasan data publikasi Kabupaten Dalam Angka 2024 (DDA 2024), Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pengelola Data Statistik Sektoral Se-Kabupaten Pekalongan bertempat di Hotel Indonesia Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Acara inti FGD kali ini menekankan pada klarifikasi data DDA 2024 oleh Fasilitator dan Identifikasi Metadata oleh Fasilitator.

[Gambar][Gambar]

Penyelenggaraan Workshop Integrasi Data dan Dokumen kepegawaian antara SIMPEG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan SIASN merupakan implementasi kebijakan integrasi antara Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan SIASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang SIASN.

Maksud dilaksanakan workshop ini adalah guna mendapatkan kemajuan/perkembangan dan memperkuat integrasi melalui webservice antara Simpeg Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul dalam pengelolaan system informasi kepegawaian yang dihadiri oleh peserta sejumlah 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari Pejabat yang membidangi informasi kepegawaian dan pejabat teknis/ pejabat fungsional Pranata Komputer yang terkait pengelolaan Simpeg dari Pemerintaah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Materi Workshop antara lain :

1. Paparan Kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendukung layanan kepegawaian terintegrasi oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Paparan Reviu Implementasi Interoperability Data Kepegawaian oleh BKN
3. Implementasi Sinkronisasi dan Integrasi Data 2 arah Simpeg dan SIASN oleh BKPSDM Kota Magelang
4. Evaluasi Progres Integrasi Simpeg Pemerintah Jawa Dengan SIASN oleh BKD Jawa Tengah
5. Latar Belakang Integrasi :
   1. Regulasi dan kebutuhan organisasi menuntut untuk melakukan percepatan dalam integrasi layanan
   2. BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. BKD membantu melakukan monitoring program satu data ASN melalui integrasi SIMPEG dan SIASN.

Selasa (30/01/2024), Diselenggarakan di Pendopo Amangkurat Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai rangkaian Asistensi yang dihadiri oleh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan “Rakor Evaluasi dan Pembinaan Sistem Merit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024” merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong percepatan penerapan Sistem Merit di Jawa Tengah.

Pj. Bupati Tegal, Dr. Agustyarsyah, S.SiT., SH., M.P. memberikan sambutan pembukaan dengan menyampaikan harapannya untuk dapat memastikan Implementasi Sistem Merit di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. “Tentunya, (Sistem Merit) tidak akan bisa berjalan dengan Baik, apabila kita tidak memahami instrumen-instrumen (Sistem Merit) yang harus kita siapkan.” Ucap Agustyarsyah.

Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes. membuka kegiatan rakor dengan penekanan perbaikan tata kelola manajemen ASN. “Mari kita bangun semangat dan komitmen kita untuk merit system ini adalah perbaikan tata kelola bukan untuk mengejar predikat, atau award.” Ajak Rahmah kepada Peserta Rakor.

Sharing Session dari Pemerintah Kota Magelang yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKPSDM Kota Magelang, Anita Dyah Lestari. Ia menyampaikan kunci sukses penerapan system merit yang utama adalah komitmen pimpinan. Dilanjutkan Penyampaian Materi oleh Komisioner KASN Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani, MBA dengan penekanan Pembangunan Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah. “Kalau kita sudah Baik apalagi Sangat Baik, maka hukumnya Wajib menerapkan Manajemen Talenta.” Paparnya.