Judul Peraturan | Keterangan Peraturan | |
[SIARAN PERS] Nomor: 026/RILIS/IV/2020 | Pedoman Pelaksanaan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Secara Onlinedi Masa Darurat Covid-19 | Buka |
[SIARAN PERS] Nomor: 034/RILIS/BKN/VII/2020 | Pedoman Penyelenggaraan Seleksi CAT Sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 | Buka |
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 | TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL | Buka |
PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 46 TAHUN 2014 NOMOR 23 TAHUN 2014 | JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA | Buka |
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2017 | Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan | Buka |
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 | TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2O11 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | Buka |
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2011 | TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SlPlL | Buka |
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 | TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL | Buka |
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 | TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI | Buka |
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2016 | TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA | |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 | JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA | |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2012 | JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 | TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 | TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 | TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 | TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 | TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 | TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 | TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA | |
SE Bupati Pekalongan No: 800/01264/2020 | Pembatasan Bepergian Keluar Daerah | |
SE Bupati Pekalongan No: 800/01501 | Penyesuaian Sistem Kerja Bagi ASN dan Non ASN di Lingk. Kab. Pekalongan | |
SE Menpanrb No 50 thn 2020 Perpanjangan WFH | Perpanjangan WFH | |
SURAT EDARAN NOMOR: 17/SE/VII/2020 | PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (CAT BKN) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) | |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 | TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |